Muratara,Glomadnews.com-Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) resmi dimulai.
Musrenbang mengusung tema “Infrastruktur Untuk Penguatan Ekonomi Masyarakat” dibuka Camat Nibung, Dita Alamit, SE di gedung serba guna Kecamatan Nibung, Kamis (7/3/2024).
Hadir saat Musrenbang Bappeda, kepala UPTD, Sekdis Pariwisata Dinkes, Ketua Tim Monitoring Musrenbang, Kapolsek, Danramil, Kepala Puskesmas, kepala KUPT Puskesmas,Lurah,Korwil, KUA,para Kepala Sekolah,toko masyarakat,para Kepala Desa se- Kecamatan Nibung, pimpinan perusahaan, dan para pejuang pembangunan yaitu delegasi(kasih PMD).
Camat Kecamatan Nibung Dita Alamit,SE, mengatakan musrenbang merupakan suatu progres perubahan yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi ideal yang kita inginkan. Perubahan dapat terjadi dalam berbagai bentuk baik itu melalui pengadaan prasarana penciptaan atau penataan struktur ataupun pembentukan mentalitas tertentu pembangunan.
Musrenbang juga,merupakan suatu progres proses transformasi dari kondisi aktual yang dirasakan kita semua yang terarah, cermat, terukur.
” Kita melaksanakan musrenbang dalam rangka penyusunan rencana perencanaan pembangunan untuk tahun 2025 mendatang atau lebih dikenal dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025.
Perlu diketahui kata Camat pelaksanaan musrenbang yang dilaksanakan hari ini adalah kelanjutan dari proses Musrenbang Desa (Musdes) yang telah dilaksanakan pada November sampai Desember 2023 lalu.
Dia menambahkan, bahwa pihak kecamatan sudah merangkum ada 237 usulan. Namun tidak semua usulan akan terakomodir, karena semuanya sesuai dengan kemampuan daerah.
“Harapan kami kedepannya,kami sudah merangkum dari semua usulan itu sebanyak 237 usulan. Kami sadar bahwasanya kemampuan daerah untuk membiayai sebagaimana program-program pembangunan masjid terbatas. Untuk itu perlu kesadaran dan pemahaman semua pihak mengenai keterbatasan tersebut bahwa tidak semua program akan didapat didanai tapi haruslah disusun sesuai dengan prioritas dan program-program yang ada. Selain itu juga perlu juga dicarikan peluang pendanaan dari sumber swasta ataukah dana dari provinsi, APBN ataupun yang lainnya,”pungkasnya. (Adv/A Rahman)
